Koperasi Sebagai Kembangkitan Ekonomi, Namun Bisa Juga Jadi Beban Baru
Makassar-makassarpena.id. Sorotan tajam muncul dari legislatif terkait program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih yang digalakkan pemerintah pusat.
Hartono selaku anggota Komisi B DPRD Kota Makassar mengkritik perekrutan pengurus Koperasi tersebut, dinilai terburu-buru dan berisiko gagal karena kurangnya kesiapan dan kompetensi para pengurus di tingkat kelurahan.
Menurutnya, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung dari Presiden sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional dari bawah. Namun dalam pelaksanaannya di daerah, lanjut Hartono, khususnya Wali Kota, diminta untuk menunjuk dinas teknis, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, untuk membentuk koperasi di setiap kelurahan.
Tapi yang terjadi tambahnya, karena waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga memaksa para lurah mengambil inisiatif sendiri. Akibatnya, muncul banyak Koperasi baru di tingkat kelurahan yang dibentuk tanpa persiapan matang, bahkan tanpa pendampingan dari instansi terkait.
“Yang jadi soal hari ini, apakah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus koperasi di kelurahan itu benar-benar kompeten,” tanya Hartono.
Ia menjelskan, sudah banyak pengalaman tentang Koperasi yang macet. Khawatir Koperasi tersebut hanya sekadar formalitas untuk mengejar program nasional, tapi akhirnya mangkrak di tengah jalan.
Ia menambahkan bahwa, banyak pihak yang tergiur membentuk Koperasi karena informasi yang beredar bahwa akan ada bantuan besar-besaran dari pemerintah pusat. Situasi ini, menurutnya, mendorong semangat ‘asal bentuk’ tanpa memperhatikan kualitas pengelolaan Koperasi.
Politisi PKS ini menilai bahwa koperasi, jika dikelola dengan serius, bisa menjadi soko guru ekonomi rakyat. Namun, untuk itu diperlukan lebih dari sekadar pembentukan formal.
Ia menekankan pentingnya memilih pengurus yang punya waktu, kemauan, dan kapasitas untuk benar-benar menjalankan koperasi secara profesional.
“Jika orang yang dipilih tidak punya waktu, tidak punya kemampuan, cuma sekadar ikut-ikutan karena ini program nasional, ya kita hanya menumpuk bom waktu. Hari ini dibentuk, besok jadi masalah,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia pernah terjung langsung menghadiri rapat pengurus Koperasi di kelurahan tempat tinggalnya. Ternyata ditemukan banyak dari mereka sebagai pengurus yang belum tahu rencana atau tujuan Koperasi yang mereka kelola.
“Saya tanya, Koperasi ini mau bikin apa?. Mereka jawab belum tahu. Mereka hanya disuruh jadi pengurus, ya mereka ikut saja. Ini bahaya,” tegasnya.
Karena itu Hartono mempertanyakan tentang pembentukan sebanyak itu apakah sudah berada dalam pengawasan dan atensi serius dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar.
“Dinas Koperasi harus turun langsung. Jangan hanya tunggu laporan. Harus ada pendampingan, pembimbingan, pelatihan. Jangan sampai kita berlomba-lomba bikin Koperasi tapi tak satu pun yang bisa berjalan,” ungkap Anggota Komisi B tersebut.
Ia juga menyarankan, agar Dinas Koperasi segera memanggil dan mengkonsolidasikan seluruh Koperasi yang telah terbentuk untuk mendiskusikan rencana konkret dan langkah strategis ke depan.Jika tidak, Hartono mengkhawatirkan ini justru akan menjadi beban baru bagi pemerintah.
“Koperasi ini bisa jadi solusi kebangkitan ekonomi nasional, namun jika tidak dipersiapkan dengan baik, justru jadi masalah baru. Ini yang harus kita antisipasi sejak dini,” tutup politisi PKS tersebut.
