Komis B DPRD Sorot Lambanya Progres Realisasi Anggaran
Makassar-makassarpena.id. Rapat monitoring dan evaluasi bersama Dinas Sosial dan Koperasi digelar di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar, 9 April 2025.
Anggota Komisi B, Kasrudi menyoroti lambannya progres realisasi anggaran oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia mengungkapkan bahwa, hingga memasuki bulan Mei, rata-rata serapan anggaran baru mencapai sekitar 10 persen. Mulai tanggal 9 sampai 11 ini, pihaknya memantau progres realisasi anggaran tersebut, namun ternyata masih sangat rendah.
“Padahal ini sudah masuk bulan keempat, bahkan hampir bulan kelima,” ungkapnya.
Menurut Kasrudi, alasan penundaan dikarenakan pergantian pimpinan baik di level Wali Kota maupun kepala dinas tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan program.
Terutama lanjutnya, program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bantuan sembako dari Dinas Sosial maupun program Dinas Koperasi.
“Kalau anggaran itu memang sudah disiapkan dalam APBD pokok, ya jalankan saja. Jangan menunggu sampai ada kepala dinas definitif. Ini uang rakyat Makassar, harus segera kembali manfaatnya ke rakyat, bukan disimpan terus,” tegas Politisi Gerindra tersebut.
Kasrudi juga mengingatkan bahwa, jika penundaan ini terus terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Potensi terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) akan semakin besar, dan itu mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyalurkan hak-hak warga.
“Tidak boleh hanya karena ada kekosongan jabatan atau belum jelas siapa kepala dinasnya, lalu semua program mandek. Warga sudah bayar pajak, mereka berharap pembangunan dan bantuan itu nyata. Jangan biarkan mereka kecewa hanya karena kita lambat gerak,” tegas angggota Komis B tersebut.
