Layanan Bank Mengecewakan, Kesra Kota Makassar Mengadu ke DPRD
Makassar-makassarpena.id. BPD Sulselbar sebagai mitra Pemkot Makassar dalam menyalurkan insentif sebanyak 5.088 pekerja keagamaan. Namun pelayanannya mengecewakan, Kabag Kesra Kota Makassar, Muh. Syarif melaporkan ke DPRD.
Menurut Muh. Syarif, penyaluran insentif tersebut ke tekening 5.088 pekerja keagamaan, termasuk imam masjid dan guru mengaji mengalami berbagai kendala yang menyulitkan dalam pencairan.
Sebagaimna yang terungkap dala Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Kota Makassar, Rabu, 16 Juli 2025. Kabag Kesra tersebut secara tegas menyebut bank pelat merah itu telah menyulitkan proses pencairan dana insentif rutin bulanan sebesar Rp250.000 per orang.
“Dari 2.000 rekening guru mengaji yang sudah pernah menerima insentif, saat pencairan bulan berikutnya, 343 rekening tiba-tiba dinyatakan pasif atau bahkan terblokir. Ini baru 3 bulan tidak aktif, bukan 6 bulan. Ini aneh,” ungkapnya.
Anehnya proses verifikasi keaktifan rekening justru dilakukan manual oleh tim Kesra, bukan pihak bank.
“Kami kerja setengah mati, cek satu-satu pakai SMS banking, tapi respons bank lambat. Kalau tidak didesak, mereka tidak memproses. Kadang sudah kita tanya ‘sudah cair mi?’, baru mereka cek,” tutur Syarif.
Bahkan ia menegaskan bahwa, Pemkot Makassar sudah membangun sistem pelaporan digital mandiri untuk mempermudah proses pencairan tanpa kehadiran fisik para penerima.
Namun yang lebih mengecewakan lanjut Syarif, muncul dari besarnya potongan administrasi yang dirasa tidak wajar. Dari Rp.250 ribu, potongan bisa menyebabkan penerima hanya mendapat sekitar Rp200 ribu.
“Potongan admin saja sebanyak Rp.11.000 per orang, dikali 5.088 orang, berarti Rp.56 juta lebih tiap bulan, atau Rp.671 juta per tahun. Belum termasuk potongan pajak. Ini sangat membebani,” tegasnya.
Ia menjelaskan lebih jauh bahwa, dalam dua bulan terakhir, ada penerima yang hanya mendapatkan Rp.210 ribu, meski semua persyaratan administrasi sudah lengkap.
“Ini sudah seperti ‘uang mati’. Kami anggarkan Rp.250 ribu, tapi yang diterima tidak utuh. Sisanya hilang. Ini bukan sekadar uang, ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah,” bebernya.
Karena itu, Syarif meminta DPRD dan Pemkot Makassar mengevaluasi kerja sama dengan BPD Sulselbar. Ia khawatir ketidakberpihakan sistem perbankan akan mempermalukan pemerintah daerah yang sudah berkomitmen memberi perhatian pada pekerja keagamaan.
“Kalau begini terus, kami yang malu. Pemerintah sudah hadir memberi apresiasi, tapi dikerdilkan oleh sistem bank yang tidak transparan dan memberatkan rakyat kecil,” ungkap Syarif dengan penuh rasa kecewa.
