Memulai Kelistrikan Ramah dari Rumah
Oleh: M. Kafrawy Saenong (Pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shalihin Gowa dan Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik)
Unggahan status media sosial hingga obrolan sehari-hari warga di Sulawesi Selatan sedikit berbeda belakangan ini. Hampir semua orang membicarakan jadwal pemadaman atau jam operasional listrik. Keluhan ini menjadi cerita duka sekaligus bahan candaan satire bagi masyarakat yang terdampak pemadaman bergiliran.
Masyarakat Makassar di awal Agustus lalu telah membuktikan bahwa perubahan perilaku bisa membawa dampak besar: gerakan memilah sampah rumah tangga berhasil menurunkan volume sampah hingga 60% di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kesadaran kolektif yang sama sebenarnya bisa kita terapkan dalam penggunaan listrik harian baik di rumah, kantor, maupun fasilitas publik.
Tanpa disadari, pemborosan energi masih sering terjadi. Hal sederhana seperti membiarkan colokan charger ponsel tetap terpasang di stopkontak saat tidak digunakan sebenarnya tetap menyedot daya. Mengapa kita belum terbiasa mencabutnya? Beragam alasan sering kita lontarkan.
Di sisi lain, pasokan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan kelistrikan kita secara stabil. Meski Sulsel telah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap dan Jeneponto serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), kapasitasnya belum mencukupi, terutama saat musim kemarau ketika debit air PLTA menyusut drastis.
Konsumsi listrik yang terus meningkat seiring bertambahnya perangkat elektronik membuat beban puncak kerap melebihi kapasitas cadangan terpasang (over capacity). Sebagai pembanding, di sistem Jawa–Bali saja, beban puncak mencapai sekitar 30.000–35.000 Mega Watt (MW) dari kapasitas terpasang sekitar 50.000 MW, namun pemadaman sesekali masih tak terhindarkan.
Pemerintah pun perlu mengevaluasi prioritas kebijakannya. Dorongan program porsi campuran biofuel seperti B50 hingga B60 lebih berfokus pada sektor transportasi dan belum menjawab akar masalah pasokan energi pembangkit listrik darurat (PLTD). Ketika antrean solar masih terjadi di jalanan, efektivitas kebijakan ini bagi pasokan energi domestik perlu diuji kembali.
Untuk kelistrikan nasional, bahan baku utama sejauh ini masih bertumpu pada batu bara (PLTU) sebesar 60–70%. Walau cadangan batu bara melimpah, ketergantungan pada pasokan logistik dan pengangkutan kapal kerap menjadi kendala distribusi. Mitigasi dan rekayasa kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah sangat krusial di sini.
Gangguan pasokan listrik rumah tangga memberikan dampak paling berat bagi kelompok rentan: perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Mereka membutuhkan daya listrik untuk mengisi ulang kursi roda listrik, alat bantu, sarana komunikasi, hingga memasak. Ketika pemadaman terjadi, aktivitas dasar mereka ikut terganggu.
Saat krisis terjadi, rumah-rumah ibadah seperti masjid kerap menjadi benteng terakhir warga untuk mendapatkan akses air bersih yang membutuhkan pompa listrik, di tengah penurunan pasokan air akibat musim kemarau. Masalah berlapis ini menegaskan pentingnya perubahan gaya hidup yang lebih bijak dalam menggunakan energi.
Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, penerapan “listrik pintar” berbasis panel surya komunal bisa menjadi alternatif. Teriknya sinar matahari di musim kemarau dapat dioptimalkan menjadi sumber daya tambahan. Meski penyediaan panel surya belum semudah membeli kebutuhan harian, pemerintah, akademisi melalui program pengabdian masyarakat, serta pihak swasta dapat hadir memberikan fasilitas dan pendampingan.
Pada akhirnya, dibutuhkan kesadaran arif dari semua pihak dalam menggunakan listrik. Di negara maju, teknologi otomatisasi pemadam daya mungkin sudah umum, tetapi di Indonesia, kesadaran bersamalah yang menjadi kunci utama. Tidak perlu menunggu kurikulum resmi di sekolah; edukasi dan kampanye hemat energi yang diaplikasikan sepanjang masa akan membantu generasi sekarang dan mendatang untuk menjaga ketahanan energi. Semoga bisa dimulai dari rumah kita sendiri.
