Ketua DPRD Saksikan Penyerahan LHP Ke Kepala Daerah Se Sulsel
Makassar-makassarpena.id. Serah terima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman turut hadir dalam acara yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jl. AP. Pettarani, Senin, 26 Mei 2025.
Dalam kegiatan tersebut, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota se Sulsel.
Kehadiran Supratman sebagai Ketua DPRD Kota Makassar mebuktikan komitmen DPRD dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengatakan, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta penguatan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga audit negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain Supratman, turut hadir juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham untuk menerima LHP Tahun Anggaran 2024.
Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK atas kerja sama dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Makassar hingga kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke 9 kalinya secara berturut-turut.
“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK beserta seluruh jajarannya yang sangat baik dalam memberikan arahan, treatment, dan dorongan dalam proses penyempurnaan laporan-laporan keuangan kami,” ucap Munafri Arifuddin.
Lebih dari sekedar mengejar opini WTP, lanjut Munafri Arfuddin, laporan keuangan ini memberikan gambaran penting tentang kondisi fiskal Pemkot Makassar. Hal itu menjadi dasar dalam menyusun kerangka kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Yang paling penting dalam laporan ini adalah bagaimana kondisi keuangan pemerintah kota. Ini yang menjadi dasar bagi kami dalam memaksimalkan kebijakan dan program-program,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Makassar itu juga menegaskan bahwa, tata kelola pemerintahan yang baik adalah pondasi utama dari pencapaian opini WTP.
