Sinergi PKS dan Polda Sulsel untuk Stabilitas Sosial Politik
Makassar, makassarpena.id – Ketua DPW PKS Sulsel, Anwar Faruq, S. Kom, M.M bersama jajarannya menyambut hangat kunjungan silaturahmi Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Sulsel, AKBP Dr. Muh. Ramadhani Kamal di Claro Hotel, Rabu, 29 April 2026.
Anwar Faruq yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar dalam pertemuan tersebut menegaskan, pentingnya sinergi antara kepolisian dan partai politik dalam menjaga keamanan dan kedamaian, khususnya dalam agenda politik.
Menurutnya, cara pandang PKS terhadap Polri tentu cenderung konstruktif yang menekankan kemitraan strategis dan mendukung penguatan profesionalisme.
Karena itu pihaknya mendorong Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas, serta bersikap netral sebagai alat negara.
Ia juga mengapresiasi upaya Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat di Sulsel, yang seringkali berdampak positif pada stabilitas wilayah.
Usai Anwar Faruq menyampaikan sambutannya, tiba giliran Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Sulsel, AKBP Dr. Muh. Ramadhani Kamal menyampaikan maksud kunjungan silaturahminya. Ia berfokus pada pendekatan preventif, proaktif dan netral dalam mengawal stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Sulsel tersebut menjelaskan bahwa pihaknya selalu memetakan potensi konflik politik secara dini, terutama terkait gesekan antara partai, isu SARA, dan penyebaran hoaks di media sosial.
Karena itu lanjut dia, Kasubdit Politik sebagai pengawal netralitas anggota kepolisian di jajaran Polda Sulsel. Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada keterlibatan aparat dalam politik praktis dan memperkuat pengawasan internal.
Begitu juga pihaknya membangun dialog berkelanjutan dengan partai politik (Parpol), akademisi, dan penyelenggara Pemilu untuk menciptakan suasana kondusif.
Ia juga mengungkapkan, menghadapi dinamika politik yang semakin dinamis, maka pendekatan yang diambil harus humanis, yakni lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan hukum (preventif) agar iklim investasi dan sosial- politik tetap terjaga di Sulawesi Selatan.
Bahkan Kasubdit Politik tersebut menegaskan kalau pihaknya harus mampu membedakan dinamika politik yang sehat dengan tindakan kriminal yang menunggangi politik. Olehnya itu, tambah dia, harus mampu mengarahkan penanganan kasus yang menonjol agar tidak menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.
