Fraksi Demokrat Sampaikan Pandangan Umum terhadap Perubahan APBD Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026
Mamuju Tengah, makassarpena.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang digelar pada Selasa, 15 September 2026. Rapat tersebut dihadiri Bupati Mamuju Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Wakil Ketua DPRD, para anggota DPRD, staf ahli, serta kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, S.Pd.I, dalam penyampaiannya mengatakan, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif maupun angka-angka keuangan daerah, tetapi merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, APBD harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum dengan prinsip konstruktif, kritis, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam memperkuat pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat juga memberikan perhatian terhadap kondisi pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tersebut. Peningkatan pendapatan dinilai patut diapresiasi, namun di sisi lain menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.
“Bagi Fraksi Partai Demokrat, peningkatan pendapatan tentu patut diapresiasi. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi,” kata Hamka.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti target pajak daerah yang justru mengalami penurunan. Hal tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor-faktor yang menyebabkan target pajak daerah mengalami penurunan.
Fraksi Demokrat berpandangan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditempuh melalui langkah ekstensifikasi dan intensifikasi yang sehat, disertai dengan perbaikan tata kelola, pencegahan kebocoran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pembahasan selanjutnya antara DPRD dan pemerintah daerah dapat dilakukan secara terbuka, rasional, konstruktif, dan bertanggung jawab, sehingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar menjadi APBD yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah,” tutupnya. (naryo)
