DPRD Makassar Sorot Tiga Isu Utama, Infrastruktur, Layanan Kesehatan dan Banjir
Makassar-makassarpena.id. Kerusakan infrastruktur, layanan kesehatan dan banjir menjadi sorotan DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2024-2025.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan krusial mengemuka dalam rapat sesuai hasil reses anggota dewan. Tiga isu utama yang menjadi sorotan adalah kerusakan infrastruktur, persoalan layanan kesehatan, serta banjir yang melanda beberapa wilayah Kota Makassar.
”Setelah musim hujan, banyak infrastruktur terutama jalan di kawasan permukiman mengalami kerusakan. Ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota,” katanya, Selasa, 6 Mei 2025.
Selain itu legislator Fraksi NasDem Makassar juga menyoroti persoalan layanan kesehatan, terutama iuran BPJS yang dirasa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan pentingnya pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH dan subsidi BPJS agar penyalurannya tepat sasaran.
”Kita harus pastikan bantuan kesehatan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, agar tidak ada yang terabaikan,” ungkapnya.
Begitu masalah banjir juga menjadi topik hangat dalam rapat. Tiga kecamatan yang paling terdampak yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala. Supratman menyebutkan bahwa salah satu solusi jangka panjang yang diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan (Dapil) 3 dan 4 adalah pembangunan waduk untuk menampung aliran air, khususnya dari kawasan Gowa.
”Elevasi di beberapa wilayah yang lebih tinggi memang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Karena itu, dibutuhkan studi teknis dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kota serta pengajuan dukungan ke kementerian terkait,” jelasnya.
Menyinggung soal banjir dan kerusakan infrastruktur, penjabat Sekretaris Kota Makassar, Nielma Palamba, mengapresiasi masukan dari DPRD dan menyatakan bahwa pemerintah kota sudah mulai menyusun langkah-langkah teknis untuk menangani persoalan infrastruktur dan banjir.
”Kami menerima baik masukan dari dewan dan masyarakat. Saat ini Dinas PU bersama instansi terkait tengah melakukan pemetaan wilayah rawan banjir dan kerusakan jalan, serta menyusun skema pembiayaan yang realistis,” ucapnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan terus diperkuat, terutama untuk proyek strategis seperti pembangunan waduk dan perbaikan saluran drainase utama.
”Kami akan pastikan agar perencanaan ini berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, agar hasilnya lebih tepat guna dan berkelanjutan, ” tandasnya.
