Fraksi PKS DPRD Kritik Rendahnya Kontribusi BUMD Terhadap PAD
Makassar-makassarpena.id. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khusus PD Parkir dan PD Pasar disorot oleh Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, karena dinilai kontribusinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) rendah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari PD Parkir dan PD Pasar.
Anggota DPRD Kota Makassar yang juga juru bicara Fraksi PKS, Hartono, melontarkan kritik tersebut dalam rapat Paripurna pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa, 1 Juni 2025.
“Padahal kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini perlu dievaluasi secara adil dan transparan,” tegas Hartono.
Ia menegaskan bahwa selain isu parkir, Fraksi PKS juga mencermati belum optimalnya pengelolaan pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional. Menurutnya, potensi PAD dari sektor-sektor tersebut belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan dan sistem pemungutan yang belum transparan.
Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas digitalisasi sistem PAD, memperkuat integrasi data antar-SKPD, serta melakukan audit menyeluruh terhadap BUMD yang dinilai stagnan kontribusinya terhadap PAD.
“Keterbukaan dan akuntabilitas harus diperkuat agar PAD tidak terus bergantung pada potensi lama yang tidak berkembang,” tegas Hartono.
Bahkan PKS juga mengusulkan agar Pemkot menjalin lebih banyak kemitraan publik-swasta dan memberikan pelatihan intensif bagi petugas pemungut pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Kami Fraksi PKS menegaskan betapa pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal kota,” ungkapnya.
