Anwar Faruq: Pengawasan Kritis, Konstruktif, dan Solutif
Makassaŕ, makaasarpena.id – Sikap politik dan pandangan utama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berfokus pada penguatan fungsi pengawasan yang kritis, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Demikian penegasan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, S.Kom, M.M kepada awak media usai menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama sekretariat DPRD Kota Makassar di Hotel Condotel Karebosi link, Sabtu, 14 November 2026.
Menurutnya, penegasan posisi dan kemandirian DPRD sangat penting karena pihaknya sebagai wakil rakyat, bukan bawahan eksekutif. Alasannya, tambah dia, agar fungsi pengawasan dan legislasi tidak melemah serta pengelolaan keuangan daerah tetap terkawal.
“Fungsi pengawasan dijalankan untuk mengoreksi serta menyempurnakan kebijakan pemerintah demi kemajuan masyarakat, bukan sekadar mencari kesalahan,” ungkapnya.
Anwar Faruq yang juga Ketua DPW PKS Sulsel menambahkan bahwa pentingnya pengawasan yang independen dan objektif terhadap jalannya pemerintahan daerah hingga badan usaha milik daerah (BUMD) agar tata kelola tetap transparan dan akuntabel.
Bahkan politikus PKS tersebut memandang bahwa pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah sering terhambat oleh ego sektoral dan perbedaan data antara instansi. “Jadi tata kelola data yang terintegrasi diperlukan agar program pemerintah daerah tepat sasaran dan tidak digunakan untuk memata-matai warga”, katanya.
Lagislator tersebut memaparkan lebih jauh bahwa dalam mengawal program strategis pemerintah daerah, pihaknya menilai transparansi, akuntabilitas, dan ruang masukan dari masyarakat merupakan kunci utama perbaikan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan, yang tidak kalah pentingnya adalah keseimbangan kekuasaan atau checks and balances agar fungsi penyeimbangan terhadap kekuasaan eksekutif secara proporsional bisa berjalan sebagaimana mestinya.
