DPMD Pangkep Sosialisasi Perdes di Desa Punranga
Pangkep, makassarpena.id – Desa Punranga, Kecamatan Ma’rang jadi titik kedua sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2026 tentang pemilihan kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berlangsung di aula pertemuan kantor desa pada Kamis 12 November 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dzulfadhli, S.Ip, M.Si tampil sebagai pemateri didampingi Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Samsir Salam yang diikuti oleh berbagai unsur dan stakeholder terkait, serta Kepala Desa Punranga Peltu Purn TNI AD Hajji.
Dalam sambutan saat membuka acara, Camat Ma’rang Wirawan Gangka menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya sosialisasi Perda Pilkades yang telah lama ditunggu. Ia meminta peserta menyimak, mencermati, dan tidak malu bertanya kepada Kadis PMD agar aturan benar-benar dipahami.
“Kepada panitia p
Pilkades yang akan terpilih agar membangun komunikasi dengan BPD, panitia kecamatan, dan kabupaten. Selama panitia berpegang pada Perda yang telah disahkan DPRD, pilkades akan berjalan lancar dan damai,” ujarnya.
Saat pemaparan materi, Kadis Dzulfadhli mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU yang sudah membersamai selama 2 hari. Katanya, Bawaslu itu jadi polisinya juga pemilu. Peran Bawaslu dalam hal ini adalah masalah pengawas pemilu, dan pilkada dimana pilkades tidak jauh beda.
“Sengaja kita turun langsung ke desa memberi kesempatan berdiskusi. Di desa kita ini akan menyelenggarakan pilkades 17 Desember yang sudah tidak lama lagi dan saat ini kita sosialisasikan peraturan daerahnya,” ujarnya.
Ditambahkan, kepada BPD bersiap-siap ke depan kita akan melaksanakan bimtek pembekalan panitia.
Ketua Bawaslu Samsir Salam, pilkades adalah pesta demokrasi di tingkat desa yang pasti meninggalkan cerita, baik positif maupun negatif. Karena itu, panitia yang diberi mandat harus mampu melaksanakan pesta tersebut dengan baik dan mengurangi cerita negatif, dengan tidak melanggar aturan dalam perda.
“Dua larangan utama, yaitu jangan sampai ada pemilih yang sudah meninggal dunia tercatat datang mencoblos, dan dilarang keras melakukan politik uang dalam bentuk apa pun, baik barang, maupun janji,” tegasnya.
Menurutnya, politik uang adalah ibu kandung dari korupsi, karena kepala desa yang terpilih dengan cara mengeluarkan uang akan berpikir pertama kali untuk mengembalikan modalnya, bukan memikirkan rakyat.
“Karena perda nomor 4 tahun 2026 sudah mengatur larangan tersebut, maka pelanggarannya kini dapat ditindak. Tolak politik transaksional dan berani melapor jika melihat pelanggaran, karena perubahan nasib suatu kaum dimulai dari kemauan kaum itu sendiri untuk mengubah dirinya,” jelasnya.
Komisioner KPU Hasanuddin G Kuna, berbicara masalah pilkades harus berjalan luber dan jurdil. Kedua luar biasa, pada pemilu dan pilkada panitia dari tingkat desa dan lurah, kecamatan dan kabupaten dihasilkan oleh Bupati, tapi panitia pilkades oleh BPD. Ketiga cek DPT online, sekarang ada aplikasi jadi manfaatkan itu, yang terakhir panitia dan para calon tidak boleh pengurus parpol dan bisa dicek di sipol, serta TPS itu memudahkan dan bisa dijangkau oleh disabilitas.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Arga Indrawansyah, S.Ip, mewakili Kasatpol PP menjelaskan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.
“Sebagai PPNS yang pendidikannya sama dengan penyidik Polri di Pusdiklat Reserse Megamendung Bogor,” tandasnya.
ia menegaskan pelanggaran terhadap perda tidak akan ada toleransi. Jangankan penyelenggara, PNS, Pak Kades, bahkan Pak Camat pun bisa saya proses kalau bermain-main dan terbukti melanggar.
“Silakan laporkan jika ada pelanggaran,” tegasnya. (hamza)
