Pelindo Regional 4 Makassar Perkuat Kolaborasi dalam Uji Coba Automatic Approval SPOG dan Evaluasi NLE
Makassar, mskassarpena.id — Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) menggelar Rapat Koordinasi Uji Coba Automatic Approval Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) dan Evaluasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, 3–5 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Makassar New Port tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan dan logistik nasional.
Rapat koordinasi ini bertujuan mempercepat transformasi digital layanan kepelabuhanan, meningkatkan efisiensi ekosistem logistik nasional, sekaligus memperkuat transparansi dalam proses pelayanan kapal. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mempersempit ruang praktik pungutan tidak resmi pada proses perizinan pergerakan kapal di pelabuhan.
Automatic Approval SPOG merupakan sistem otomasi penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar. Penerapan sistem ini menjadi salah satu upaya STRANAS PK dalam mendorong digitalisasi sektor logistik, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.
Pelabuhan Utama Makassar menjadi pelabuhan kedua yang menerapkan otomasi SPOG setelah sebelumnya diimplementasikan di pelabuhan lain. Sistem tersebut selanjutnya direncanakan diterapkan secara bertahap di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Dalam rapat yang digelar (4/8/2026), hadir Koordinator Harian STRANAS PK Herda Helmy Jaya, Kepala KSOP Utama Makassar Jhon Kennedy, serta perwakilan asosiasi INSA dan ISAA Makassar.
Melalui sistem otomatis tersebut, proses permohonan olah gerak kapal tidak lagi bergantung pada mekanisme manual yang dinilai berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun diskresi berlebih. Dengan integrasi sistem, proses persetujuan diharapkan menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek keselamatan pelayaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Rapat koordinasi juga dihadiri perwakilan KSOP Utama Makassar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Karantina Indonesia, DPP INSA, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelindo Jasa Maritim, Indonesia National Single Window (INSW), perusahaan pelayaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelayanan kapal dan logistik di Pelabuhan Makassar.
Selain membahas kesiapan uji coba Automatic Approval SPOG, forum tersebut juga mengevaluasi implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan sekaligus menyusun langkah penyempurnaan agar pelayanan logistik di Pelabuhan Makassar semakin efektif, sederhana, transparan, dan terintegrasi.
General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, mengatakan keberhasilan transformasi digital di sektor kepelabuhanan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Transformasi layanan kepelabuhanan merupakan bagian dari komitmen Pelindo dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan ekosistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif. Melalui implementasi Automatic Approval SPOG serta penguatan National Logistics Ecosystem, kami berharap proses pelayanan kapal dan barang menjadi semakin cepat, transparan, dan terintegrasi. Keberhasilan implementasi ini hanya dapat dicapai melalui sinergi yang erat antara regulator, operator pelabuhan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Iwan Sjarifuddin.
Ia menambahkan, Pelindo Regional 4 Makassar akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap berbagai inovasi layanan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pengguna jasa. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan menjadi bagian dari upaya mendukung daya saing logistik nasional.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan integrasi sistem, serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan layanan kepelabuhanan yang modern, efisien, aman, dan berdaya saing.
STRANAS PK juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di pelabuhan harus diukur dari dampaknya bagi pengguna jasa, yakni pelayanan yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, data yang lebih terbuka, serta semakin sempitnya ruang terjadinya praktik korupsi.(idj)
