Makassar Darurat Sampah, Kasrudi Minta Wali Kota Turun Langsung Beri Penjelasan
Makassar, makassarpena.id – Kota Makassar dalam kondisi darurat sampah yang dinilai membutuhkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Karena itu Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar mendesak pemerintah Kota Makassar, agar segera memberikan kepastian terkait lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Menurut Kasrudi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak perlu lagi berlarut-larut dalam memberikan kepastian lokasi proyek yang sangat penting dan strategis tersebut. Sesuai hasil rapat bersama kementerian Keuangan, tambahnya, lokasi penetapan pembangunan PSEL mengarah pada kawasan Tamalanrea.
“Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Keuangan yang telah kami baca dan cermati, lokasi pembangunan sudah ditetapkan di Tamalanrea. Aspek teknis pembangunannya juga telah melalui kajian yang matang,” ungkap Kasrudi, Sabtu, 30 Mei 2026.
Ia meminta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar turun langsung menemui warga dan menjelaskan keputusan tersebut secara transparan. Jadi proyek PSEL, lanjutnya, tidak bisa terus ditunda karena telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Saya berharap Wali Kota turun langsung menjelaskan kepada masyarakat Tamalanrea bahwa pembangunan PSEL memang akan dilakukan di sana. Apalagi proyek ini sudah masuk PSN dan seluruh kajian dasarnya telah dilakukan. Karena itu, tidak perlu lagi dipindahkan ke Manggala,” tegasnya.
Legislator Partai Gerindra tersebut menegaskan, pembangunan PSEL semakin mendesak mengingat volume sampah Kota Makassar yang terus meningkat setiap hari. Bahkan aktivitas pengangkutan sampah, tambah dia, menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga selalu menjadi penyebab kemacetan di sejumlah ruas jalan.
“Makassar sudah berada dalam kondisi darurat sampah. Truk pengangkut sampah juga sering menyebabkan kemacetan. Saya sebagai warga Manggala sekaligus wakil rakyat dari Dapil IV berharap proyek ini segera direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, potensi penolakan dari masyarakat bisa diminimalisasi jika pihak pemerintah aktif memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai urgensi pembangunan PSEL tersebut.
Bahkan Ketua Fraksi itu, mempermasalahkan minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait hasil rapat pemerintah dengan berbagai pihak terkait proyek tersebut. Kondisi itu dinilai memunculkan berbagai spekulasi di tengah warga.
Olehnya itu Kasrudi kembali menegaskan bahwa percepatan pembangunan PSEL sangat urgen karena Kota Makassar menghasilkan sekitar 1.100 ton sampah per hari. Jika proyek strategis itu tertunda terus maka dampaknya akan semakin dirasakan masyarakat.
“Jika ditunda terus, tentu yang dirugikan adalah warga Kota Makassar. Mulai dari bau sampah, kemacetan akibat pengangkutan sampah, hingga persoalan lingkungan lainnya,” tegasnya.
Politikus Gerindra tersebut menjelaskan lebih jauh bahwa proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari kajian teknis hingga proses tender yang disebut telah menghasilkan pemenang.
“Prosesnya sudah berjalan, tender juga sudah ada pemenangnya. Jadi pembangunan harus segera dilakukan agar persoalan sampah di Makassar bisa ditangani secara lebih efektif,” katanya.
Sedangkan keberadaan TPA Antang ke depan direncanakan akan mengalami transformasi fungsi. Ia menyebut kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau ruang publik yang ramah lingkungan.
