Disdukcapil Pinrang Jemput Bola, Ratusan Santri di Sidrap Kini Punya KTP Elektronik
Pinrang-makassarpena.id. Ratusan santri asal Kabupaten Pinrang yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa, Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, kini dapat bernapas lega. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang telah bergerak cepat melalui layanan “jemput bola” untuk merekam data 167 santri yang telah memenuhi syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik namun belum terekam.
Aksi cepat Disdukcapil Pinrang ini menindaklanjuti laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang dan pihak pondok pesantren. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak administrasi kependudukan para santri terpenuhi, termasuk hak pilih mereka pada Pemilu mendatang.
Layanan “jemput bola” ini dilaksanakan langsung di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa pada Kamis, 25 September 2025. Tim Disdukcapil Pinrang dipimpin oleh Kepala Dinas, Andi Askari, S.Pi., M.Si. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut adalah Kabid Dafduk Andi Nurjaya, SE, Kabid Capil Mulyadi, serta sejumlah operator teknis.
Kehadiran tim Disdukcapil disambut hangat oleh para pengurus Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa. Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang maupun Sidrap, menunjukkan sinergi antar lembaga dalam memastikan hak warga negara.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Pinrang memiliki dokumen kependudukan yang memadai,” ujar Andi Askari di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan, jika ada kendala bagi warga yang tidak bisa datang ke kantor kami, seperti sakit, lansia, ODGJ, ataupun para pelajar yang telah memenuhi syarat kepemilikan KTP sampaikan laporan. Kami siap turun langsung.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Askari juga mengimbau masyarakat Pinrang untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil Pinrang, terutama terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Gerakan proaktif “jemput bola” ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat layanan administrasi kependudukan. Langkah ini sekaligus memastikan para santri, sebagai bagian dari warga negara, tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk partisipasi dalam pesta demokrasi mendatang.(YD)
