Bupati Pinrang Temui Satker PPS Sulsel Bahas Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat
Pinrang, makassarpena.id – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan imbauan Gubernur Sulawesi Selatan terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Sulawesi Selatan pada Senin (9/2).
Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat, yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan menjangkau layanan pendidikan layak.
Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, Bupati mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait kesiapan Kabupaten Pinrang mendukung program nasional tersebut.
Dalam pertemuan ini, dibahas secara mendalam langkah-langkah percepatan pembangunan, termasuk kesiapan teknis dan administratif yang perlu disiapkan pemerintah daerah, mengingat lahan yang diusulkan telah dinyatakan lolos verifikasi.
Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk mengawal dan mendukung penuh agar program ini bisa segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Bupati Pinrang.
Dirinya juga berharap komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Satker PPS Sulawesi Selatan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap tahapan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan percepatan realisasi pembangunan ini, diharapkan dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan program prioritas nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia.
(YS)
