DPRD Wajo Tindak Lanjuti Aspirasi Wartawan, Bahas Transparansi Anggaran Media dalam RDPU
Wajo, nakassarpena.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menindaklanjuti aspirasi sejumlah wartawan dan pemilik media yang tergabung dalam Forum Organisasi Media Daerah (FORMADA). Sepekan setelah menerima aspirasi tersebut, DPRD Wajo menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Aspirasi DPRD Wajo, Jumat (12/6/2026).
RDPU dipimpin Ketua Komisi I DPRD Wajo Andi Amshri A. Tambag didampingi anggota Komisi I Amran, S.Sos., M.Si. dari Fraksi Gelora. Hadir pula sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, diantaranya Andi Awaluddin, S.Sos. dari Fraksi PAN dan H. Mustafa, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Wajo, hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Wajo Ir. Andi Mudalifa, beserta staf, serta Kepala Bappeda Wajo Muh. Ilyas, dan sejumlah perwakilan instansi terkait.
Dalam forum tersebut, DPRD meminta Dinas Kominfo membuka informasi secara transparan terkait pengelolaan anggaran media, termasuk jumlah media yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah serta alokasi anggarannya.
“Kami meminta Dinas Kominfo membuka informasi seluas-luasnya terkait anggaran pers yang dikelola. Jelaskan alurnya ke mana saja dan berapa media yang melakukan kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Ketua Komisi I DPRD Wajo di hadapan para wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfotik Wajo menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025–2026 terdapat 107 media yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wajo dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar.
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak pada berbagai sektor, termasuk anggaran publikasi dan kerja sama media.
“Efisiensi anggaran dirasakan oleh semua pihak, mulai dari operasional hingga berbagai kegiatan lainnya,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bappeda Wajo menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah mengalami penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi sehingga tidak semua kebutuhan anggaran dapat terpenuhi secara maksimal.
Namun, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan alasan efisiensi tersebut. Mereka menilai, jika anggaran sekitar Rp2 miliar dibagi rata kepada 107 media yang bekerja sama, maka masing-masing media berpotensi memperoleh sekitar Rp20 juta per tahun.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kebijakan pemusatan pembayaran kerja sama media melalui Dinas Kominfo. Sebelumnya, sebagian anggaran media yang berada di Sekretariat DPRD telah dialihkan ke pemerintah daerah dengan alasan penerapan sistem pembayaran satu pintu.
“Kalau anggaran media DPRD ditarik ke pemerintah daerah dan dikelola melalui Kominfo, seharusnya ada penambahan anggaran yang dapat dirasakan media,” ungkap salah seorang anggota DPRD.
Anggota Fraksi Gerindra juga menilai alasan efisiensi anggaran tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan dengan anggaran pers. Menurutnya, masih banyak program dan proyek pemerintah yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sementara sektor media justru mengalami pengurangan anggaran,Menurutnya media yang ada di wajo sangat bijak merespon kebijakan pemerintah.
Dalam RDPU tersebut, sejumlah wartawan juga menyampaikan harapan agar anggaran media dikembalikan ke Sekretariat DPRD untuk dikelola seperti tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, beberapa wartawan meminta agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan media, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan pers serta regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, muncul pula pandangan dari sebagian peserta forum yang menilai bahwa peran Dewan Pers sering kali dipersepsikan sebagai pihak yang menentukan layak atau tidaknya sebuah media, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan dan fungsi lembaga tersebut dalam ekosistem pers nasional.
RDPU berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari kalangan legislatif, pemerintah daerah, dan insan pers. DPRD Wajo berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut guna mencari solusi terbaik terkait pengelolaan dan pemerataan anggaran media di Kabupaten Wajo.(hakim)
