Ketua GP Ansor Sulsel : Minim Data dan Berpotensi Menyesatkan
Makassar, makassarpena.id – Pernyataan akademisi hukum tata negara, Feri Amsari, terkait tudingan “kebohongan swasembada” yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto menuai tanggapan dari berbagai kalangan.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Selatan, Muhammad Ridwan Yusuf, menilai pernyataan tersebut cenderung menggiring opini publik tanpa didukung data yang kuat serta pemahaman teknis yang memadai.
Ridwan menegaskan bahwa narasi seperti itu berpotensi menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap capaian pemerintah di sektor pangan.
“Kalau disampaikan tanpa data yang jelas, publik bisa saja diarahkan untuk percaya bahwa program swasembada itu gagal. Ini tentu berbahaya,” ujarnya.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional dengan landasan fakta dan kompetensi yang relevan. Ia menilai apa yang disampaikan Feri lebih bersifat opini spekulatif dibandingkan analisis akademik yang utuh.
“Silakan berbeda pendapat, tapi harus berbasis data dan keahlian. Jangan sampai opini justru membingungkan masyarakat,” tegasnya.
Ridwan menyebut kondisi di lapangan justru menunjukkan tren positif, mulai dari peningkatan produksi hingga ketersediaan stok yang relatif aman. Ia mengungkapkan bahwa produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 34,69 juta ton.
Selain itu, lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras utama di kawasan Asia.
Ia mengingatkan bahwa narasi yang terus meremehkan capaian sektor pangan dapat berdampak luas, termasuk membuka peluang bagi kepentingan tertentu yang ingin mendorong ketergantungan impor.
“Isu pangan ini sensitif. Kalau terus dibangun narasi negatif tanpa dasar, bisa mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan publik,” katanya.
Lebih jauh, Ridwan menilai keberhasilan swasembada tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti penguatan infrastruktur irigasi, optimalisasi lahan, perluasan areal tanam, distribusi pupuk subsidi, hingga penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk melindungi petani.
Menurutnya, pihak yang terlibat langsung di sektor pertanian memahami kompleksitas tersebut, sehingga tidak bisa disederhanakan hanya dengan opini sepihak.
“Pertanian itu sistem besar, bukan sekadar angka di atas kertas. Perlu pemahaman menyeluruh sebelum membuat kesimpulan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ridwan mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih objektif dan proporsional dalam menyikapi isu-isu strategis, serta mengedepankan semangat kolaborasi.
“Sudah saatnya kita fokus bekerja dan saling mendukung. Jika ada capaian yang baik, mari kita apresiasi. Jangan justru membangun narasi yang kontraproduktif,” tutupnya. (takbir)
