Apakah Pengunduran Diri Gibran Membatalkan Proses Hukum Ijazahnya ?
Makassar, makassarpena.id – Pengunduran diri dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila memang terbukti telah terjadi tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tetap dapat diproses meskipun sudah tidak lagi menjabat.
Namun, perlu dibedakan tiga hal:
Pengunduran diri dari jabatan adalah persoalan administratif atau politik.
Kedua : Keabsahan ijazah atau dokumen dapat menjadi persoalan hukum administrasi atau tata usaha negara.
Ketig : Tindak pidana pemalsuan hanya dapat dinyatakan melalui proses pidana, dengan pembuktian unsur-unsur pidana di pengadilan.
Dalam perkembangan terbaru, putusan pengadilan yang menjadi sorotan berkaitan dengan Gibran menyangkut aspek administrasi/keabsahan dokumen, bukan putusan yang menyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan.
Jika suatu saat ada dugaan pemalsuan, hal itu harus diproses dalam perkara pidana yang terpisah dan dibuktikan sesuai hukum.
Jadi, andaikata seseorang mengundurkan diri, pengunduran diri itu sendiri tidak menghapus kemungkinan proses pidana, tetapi juga tidak berarti orang tersebut otomatis bersalah melakukan tindak pidana. Semua harus dibuktikan melalui proses peradilan pidana.
” Kepada semua pihak saya minta berhenti untuk berspekulasi. Negara kita negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi,” ujar Anwar Sanusi menanggapi riuhnya obrolan warkop yang meminta aparat penegak hukum menuntuskan suket ijazah Gibran.
Anwar Sanusi secara pribadi mendukung mundurnya Gibran dari Wakil Presiden sebagai bentuk tanggungjawab moral dan demi menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan program pemerintah. Ia juga berharap agar aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan dan mekanisme standar operasional prosedur ( SOP).
” Kita percayakan aparat penegak hukum. Berikan ruang untuk bekerja sesuai tufoksinya, dan kita tunggu hasilnya,” tutupnya di sela-sela menyuruput secangkir kopi hitam di salah warkop. (*)
